TINJAUAN PERUNDANGAN TERHADAP KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN

Abstract

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tidak hanya bersifat reaktif tetapi baru dilakukan setelah terjadi bencana. Namun penanggulangan bencana juga dapat bersifat antisipatif, melakukan pengkajian dan tindakan preventif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana. Peningkatan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, menjadi pemicu utama perluasan hutan beton berupa banyaknya bangunan, ruko yang dibangun untuk perumahan dan pusat perdagangan. Drainase infrastruktur dipilih karena pada musim hujan di perkotaan sering terjadi banjir. Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Medan bertujuan untuk mengantisipasi banjir sedini mungkin, meminimalkan daerah banjir/daerah genangan air, menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif bagi aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya.