Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Obat-Obatan Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Di Indonesia

Abstract

Penerapan standarisasi produk termasuk obat-obatan di Indonesia atau SNI harus merujuk kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian (UUSDPK). Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai pengaturan kewajiban SNI untuk obat-obatan sebagai bentuk perlindungan konsumen di Indonesia dan dianalisis mengenai pertanggungjawaban distributor terhadap obat-obatan yang tidak mematuhi SNI. Penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini diperoleh Pengaturan kewajiban SNI untuk obat-obatan sebagai bentuk perlindungan konsumen di Indonesia dimana melalui penerapan kewajiban SNI tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUSDPK pada hakikatnya merupakan implementasi dari Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK. SNI ada untuk melindungi konsumen agar dapat memberikan produk dari pelaku usaha yang sesuai standar. Dan pertanggungjawaban distributor terhadap obat-obatan yang tidak mematuhi SNI mengacu pada pertanggungjawaban pidana dimana pasal yang tergolong tidak mematuhi SNI terdiri dari Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 UUSDPK sedangkan untuk korporasi sebagaimana distributor obat-obatan merujuk pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UUSDPK dan dapat pula merujuk pendapat Mardjono Reksodiputro.