PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI EKONOMI ILEGAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 DAN KUHP NASIONAL

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem keuangan telah menciptakan berbagai bentuk transaksi ekonomi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi ekonomi ilegal. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang memanfaatkan sistem ekonomi dan keuangan sebagai sarana untuk mengintegrasikan hasil kejahatan ke dalam aktivitas ekonomi yang tampak sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk transaksi ekonomi ilegal dalam tindak pidana pencucian uang serta efektivitas penegakan hukumnya di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi ekonomi ilegal yang berkaitan dengan pencucian uang semakin berkembang melalui penggunaan rekening nominee, perusahaan cangkang, aset kripto, perjudian online, transaksi lintas negara, dan instrumen keuangan digital lainnya. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan follow the money yang berorientasi pada pelacakan aset hasil kejahatan. Kehadiran KUHP Nasional memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi yang relevan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Diperlukan sinergi antara rezim TPPU dan KUHP Nasional untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap transaksi ekonomi ilegal di Indonesia