TINJAUAN HUKUM ATAS MODERNISASI BERAGAMA DAN KEBHINEKAAN DALAM HARMONISASI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA SISTEM KEWARISAN MATRILINEAL

Abstract

Indonesia, sebagai negara yang kaya dengan keanakaragaman berbagai budaya dan agama, cenderung menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum tradisional dalam sistem pembagian warisan, terutama di kalangan masyarakat yang mengikuti sistem matrilineal. Hukum Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur distribusi warisan berdasarkan prinsip faraidh, yang seringkali bertolak belakang dengan nilai-nilai tradisi matrilineal yang menekankan garis keturunan perempuan. Perbedaan ini sering memicu perselisihan hukum dan sosial, sehingga memerlukan usaha untuk menyelaraskan penerapan hukum. Kontribusi Pengadilan Agama dalam membuat keputusan yang bersifat moderat, yang tidak hanya berdasarkan pada syariat Islam tetapi juga memperhatikan nilai-nilai tradisional untuk mencapai keadilan yang substansial.  Menyoroti            pentingnya modernisasi agama dalam konteks pluralisme hukum, dengan menekankan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap keragaman budaya Indonesia.

Penyelarasan hukum dapat dilakukan melalui penggabungan prinsip-prinsip syariah dengan kearifan lokal, yang didukung oleh musyawarah keluarga, serta adanya perbaikan dalam regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Upaya ini sangat penting untuk mempertahankan keutuhan kebhinekaan dan mewujudkan modernisasi beragama dalam penerapan hukum di Indonesia.