PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK PENCEGAHAN KEBENCANAAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Kariaman Sinaga

Abstract


Indonesia yang berada di garis khtulistiwa memiliki kekayaan alam yang sangat besar sekaligus memiliki keretanan terjadinya bencana alam apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik.Oleh karenanya diperlukan kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan secara nasional yang didukung oleh pemerintah daerah serta lembaga yang terkait. Pembangunan yang menjadi tuntutan ditandai dengan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat atau income percapita serta daya saing daerah tetapi malah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.Pengelolaan lingkungan dalam pencegahan kebencanaan setiap negara tidak terlepas dari aturan yang berlaku secara global yang dimulai di Stokholm tahun 1972 kemudian dipertegas kembali tahun 1992 di Johannesburg, Afrika Selatan dengan menetapkan knsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep penggabungan dari pelestarian lingkungan dan pelaksanaan pembangunan.Pencegahan kebencanaan tidak hanya dilakukan pada level pemerintah di daerah atau perdesaan yang langsung berhadapan dengan kawasan hutan atau kawasan strategis lainnya tetapi juga mencakup kawasan perkotaan yang dapat menimbulkan bencana apabila tidak dilakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Dengan demikin tuntutan pengelolaan lingkungan menjadi tuntutan semua pihak termasuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud merupakan upaya pembangunan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan secara ekonomi tetapi tetap menjaga kelestariannya.

Full Text:

PDF

References


Kusnardi,M dan Bintan R Saragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2011

Rukminto, Adi Isbandi, Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat, Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, PT RajaGrafindo Persada Jakarta,2013

Soemarwoto, Otto,Pembangunan Berkelanjutan Dengan Konsep Eko-efisiensi: Modal Lebih Kecil Untung Lebih Besar, Yes Indonesia, LPPMD Unpad-PSKN FH Unpad dan Yes Indonesia, Bandung, 2011

Soetomo, Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Hirarki Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembagian Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Metro TV, Prime Time News Record 01,00 WIB, Senin 28 November 2021,Jakarta, 2021


Article Metrics

Abstract view : 352 times
PDF – 1042 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



Prosiding Universitas Dharmawangsa Terindex pada:

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL PUBLISHED BY :

UPT. Penerbitan dan Publikasi Ilmiah
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Alamat : Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Kontak : Tel. 061 6635682 - 6613783  Fax. 061 6615190
Surat Elektronik : ppi@dharmawangsa.ac.id

 

 Creative Commons License

Prosiding Seminar Nasional dan Internasional By Universitas Dharmawangsa is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at
 https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PSND/index